SEJARAH HITAM PUTIH ORBA

A. ERA ORDE BARU 

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

1. Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik — di Eropa Timur sering disebut lustrasi — dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol ).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

2. Perpecahan bangsa

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

B. SUPERSEMAR

1. Awal Munculnya Supersemar

Sebelum keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Ir. Soekarno mengadakan pertemuan dengan partai-partai politik. Dalam pertemuan itu dibahas masalah demonstrasi Tritura. Pertemuan tersebut menemukan jalan buntu karena Front Pancasila tetap menuntut pembubaran PKI.

Situasi menjadi semakin gawat dan ketentraman semakin tidak terjamin. Situasi semacam ini pun menghinggapi para anggoota Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Di tengah sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada tanggal 11 Maret 1966, di Istana Merdeka, rakyat berdemonstrasi dengan hebatnya. Di luar Istana terdapat pasukan tanpa menggunakan pengenal mengelilingi tempat sidang tersebut. Presiden Ir. Soekarno menyerahkan pucuk pimpinan sidang kepada Waperdam II, Dr. Leimena.

Bersama Waperdam I, Dr. Soebandrio, dan Waperdam III Chairul Saleh, Presiden Ir. Soekarno menuju Istana Bogor. Setelah selesai sidang, Dr. Leimena kemudian menyusul ke Istana Bogor untuk melaporkan hasil sidang kabinet. Tidak begitu lama Presiden di Istana Bogor yang didampingi tiga Waperdam, datang tiga perwira tinggi angkatan darat. Perwira tinggi tersebut adalah Mayjen Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian) dan Brigjen Amir Mahmud (PAnglima Kodam Jaya) untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu :

a) Meminta kepada Presiden agar setelah mengambil tindakan guna memulihkan keadaan yang gawat

b) ABRI, terutama angkatan darat, tetap setia dan tidak meniggalkan Presiden

c) Pesan Letjen Soeharto yang isinya sanggup mengatasi keadaan apabila Presiden mempercayakan hal itu kepadanya Ketiga perwira itu,
sebelum menemui Presiden Ir. Soekarno di Istana Bogor, terlebih dulu bertemu dengan Letjen Soeharto. Adapun pertemuan Presiden Ir. Soekarno dengan tiga perwira angkatan darat tersebut menghasilkan konsep surat yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Isi Supersemar tersebut adalah pemberian perintah untuk Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan, keketertiban, dan kestabilan pemerintah serta keutuhan bangsa dan Negara. Surat Perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal sebagi Supersemar.

2. Supersemar mencelakakan Bangsa dan Negara

Dari tulisan-tulisan yang baru-baru ini dapat dibaca, jelaslah kiranya bahwa Suharto dkk (artinya : Angkatan Darat dengan dukungan berbagai golongan reaksioner dalam negeri dan luar negeri) telah menjadikan Surat Perintah Sebelas Maret sebagai puncak pembangkangan, pemboikotan dan pengkhianatan terhadap presiden Sukarno.

Pembangkangan, pemboikotan dan pengkhianatan terhadap presiden Sukarno ini didahului dengan pembunuhan besar-besaran terhadap 3 juta anggota dan simpatisan PKI, dan penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 2 juta orang tidak bersalah apa-apa, serta penyebaran terror di seluruh negeri. Ini semua dilakukan oleh golongan militer (terutama Angkatan Darat), tanpa persetujuan presiden Sukarno.

Sesudah peristiwa Supersemar (11 Maret 1966) pembangkangan dan pengkhianatan terhadap presiden Sukarno ini dilanjutkan dengan langkah-langkah Suharto dkk lainnya, dengan « membersihkan » MPRS dan DPR-GR dari golongan pro-PKI dan pro-Bung Karno, sehingga MPRS bisa sepenuhnya dikuasai dan dimanipulasi oleh Suharto dkk. MPRS yang sudah dikebiri atau dibikin loyo oleh Angkatan Darat inilah yang kemudian bisa didesak untuk mencabut kedudukan Bung Karno sebagai presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi/mendataris MPRS.

Seperti sudah sama-sama kita saksikan sendiri, dengan diangkatnya Suharto sebagai presiden dalam tahun 1968 oleh MPRS, maka negara dan bangsa Indonesia telah dijerumuskan oleh Angkatan Darat yang dipimpin Suharto dalam masa gelap selama puluhan tahun yang penuh dengan pelanggaran HAM, kebejatan moral, kerusakan perikemunusiaan, kehancuran kehidupan demokratis, dan hancurnya persatuan bangsa. Dari segi ini dapatlah kiranya kita katakan dengan tegas bahwa Supersemar telah mencelakakan bangsa dan negara.

3. Angkatan Darat Mengkhianati Bung Karno dan Revolusi

Berbagai tulisan yang sudah disiarkan di Indonesia dan di luar negeri menunjukkan dengan jelas tentang pengkhianatan golongan Angkatan Darat yang dipimpin Suharto ini terhadap presiden Sukarno, terutama sekali dengan menyalahgunakan Supersemar. Kejahatan Angkatan Darat ini tidak saja karena pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI dan simpatisan Bung Karno, melainkan karena telah meneruskan berbagai kejahatan dan pelanggaran HAM selama lebih dari 30 tahun.

Kalau dihitung jumlah orang yang jadi korban pembunuhan, dan yang ditahan sewenang-wenang, dan orang-orang dari berbagai kalangan yang menjadi korban peristiwa 65, ditambah dengan kejahatan-kejahatan lainnya selama Orde Baru, maka tidak salahlah kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto merupakan golongan bangsa yang telah mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi rakyatnya sendiri.

Sejarah dan praktek-praktek Orde Baru menunjukkan dengan jelas bagi banyak orang bahwa dengan menyalahgunakan Supersemar, Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto bukan saja telah mengkhianati Soekarno, tetapi juga merusak cita-cita revolusi rakyat Indonesia. Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto bukan saja telah menghancurkan PKI dan kekuatan kiri lainnya, tetapi juga merusak secara serius dan besar-besaran banyak tatanan demokratis dari kehidupan politik.

Singkatnya, di bawah pimpinan Suharto, Angkatan Darat telah merusak Republik Indonesia, yang akibat parahnya masih kita saksikan sampai sekarang di berbagai bidang kehidupan bangsa. Kerusakan yang disebabkan berbagai kejahatan ini sudah demikian banyaknya dan juga demikian besarnya sehingga sulit untuk diperbaiki dalam jangka dekat dan waktu singkat. Banyak dari masalah-masalah parah dan rumit yang kita saksikan dewasa ini adalah warisan atau akibat dari rejim militer Orde Baru, yang dibangun oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto.

C. STRATEGI BESAR UNTUK MENGHANCURKAN SOEKARNO

Makin jelas bagi banyak orang bahwa dengan alasan “menumpas G30S/PKI” Suharto bersama-sama konco-konco militernya dan dengan dukungan kekuatan asing beserta sekutu-sekutunya di dalam negeri secara besar-besaran dan menyeluruh telah mengkhianati perjuangan revolusisioner bangsa Indonesia. Dengan dalih “menyelamatkan negara”, Suharto dkk (militer dan sipil) bukan saja telah menggulingkan Presiden Sukarno, melainkan juga telah berusaha menghancurkan ajaran-ajaran revolusioner atau gagasan-gagasan besar beliau. 

Dengan melikwidasi Bung Karno secara politik dan fisik dan mematikan ajaran-ajaran beliau yang revolusioner dan berorientasi kerakyatan, Suharto (beserta pendukung-pendukungnya) telah membikin DOSA SEJARAH yang amat besar terhadap bangsa kita. Bung Karno adalah salah satu di antara perintis kemerdekaan kita yang amat terkemuka, dan juga tokoh pemersatu bangsa. Banyak orang di Indonesia (dan juga di luar negeri) yang memandang Bung Karno sebagai pemimpin terbesar bangsa Indonesia. 

Gagasan-gagasan beliau yang besar, yang sebagian tercermin dalam buku “Di bawah Bendera Revolusi” menunjukkan dengan jelas bahwa sejak muda-belia Bung Karno memang seorang pejuang nasionalis yang berpandangan “kiri” dan revolusioner. Sikap politiknya yang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme inilah yang telah menjadikan beliau sebagai seorang tokoh internasional yang terkemuka bagi banyak banyak rakyat di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Peran yang dimainkan beliau di Konferensi Bandung, dan gerakan non-blok telah menjadikan diri beliau sebagai musuh utama bagi banyak negara Barat, waktu itu. 

Kalau kita memandang sejarah ke belakang, maka nyatalah bahwa, pada intinya, atau pada hakekatnya, kejahatan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Orde Baru adalah berbagai tindakannya terhadap Bung Karno.

Orde Baru (beserta para pendukungnya di dalam negeri maupun di luar negeri) menganggap perlu menghancurkan Sukarno. Dan untuk bisa menghancurkan Sukarno, maka perlulah dihancurkan terlebih dulu pendukung beliau yang utama, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pembantaian besar-besaran dalam tahun 1965, yang memakan korban jutaan jiwa, dan penahanan ratusan ribu orang tidak bersalah, tidaklah terlepas dari strategi besar untuk tujuan utama Orde Baru, yaitu : menghancurkan Sukarno. Itu semua tidak terlepas dari faktor perang dingin yang sedang berlangung dengan sengitnya di bidang internasional waktu itu.

D. TNI TELAH DIRUSAK OLEH SOEHARTO

Peran busuk dan khianat yang sudah dimainkan oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto yang menyalahgunakan Supersemar untuk menggulingkan presiden Sukarno dan kemudian mendirikan Orde Baru dengan jatuhnya Orde Lama. Tadinya, banyak orang mengira atau berharap bahwa TNI bisa mengubah dirinya, dan tidak berjiwa dan bertindak lagi seperti selama rejim militer Orde Baru, setelah Suharto tidak lagi menjadi presiden dan panglima tertinggi.

Tetapi, kerusakan di kalangan militer (terutama Angkatan Darat) yang disebabkan pimpinan Suharto sudah sedemikian parahnya dan pembusukan sudah sedemikian jauhnya, sehingga hanya sedikit sekali perubahan dalam sikap mental atau moral mereka. Selama 32 tahun Suharto telah memanjakan golongan militer, dan menjadikan mereka sebagai “kelas istimewa” dalam kehidupan bangsa, yang berada di atas segala golongan lainnya dalam masyarakat.

Perlakuan istimewa Suharto terhadap golongan militer ini adalah untuk “membeli” kepatuhan atau kesetiaan mereka kepadanya. Oleh karena itu, walaupun terjadi banyak kesalahan atau pelanggaran yang dibuat oleh kalangan militer selama Orde Baru , Suharto tidak bertindak. Asal mereka patuh kepadanya. Itu sebabnya, maka banyak pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, yang banyak dilakukan oleh pimpinan militer dari berbagai tingkatan dibiarkan saja dan tidak ditindak.

Sekarang, ketika resminya Orde Baru sudah gulung tikar, dan Suharto sudah dipaksa turun, maka adanya pimpinan militer seperti yang dipertontonkan panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo, adalah pertanda bahwa pada pokoknya TNI-AD masih belum mengadakan perubahan seperti yang dituntut oleh gerakan reformasi.

E. ORDE BARU DIBANGUN DI ATAS TUMPUKAN JUTAAN MAYAT

Apa yang sudah terjadi di Indonesia sejak 1966-1967 menunjukkan bahwa Orde Baru telah dibangun dan dibesarkan di atas tumpukan jutaan mayat yang dibantai dalam tahun 1965-1966, dan juga di atas jenazah almarhum Bung Karno. Kiranya, pentinglah kita ingat bersama bahwa sesudah tergulungnya PKI, maka bukan saja Bung Karno telah kehilangan pendukung utama beliau, melainkan juga seluruh kekuatan revolusioner.

Sejak itu, selama lebih dari 30 tahun, bangsa Indonesia telah kehilangan jiwa revolusionernya, kehilangan pemimpinnya, dan kehilangan arahnya atau pegangannya. Akibatnya adalah situasi menyedihkan, seperti yang kita saksikan dewasa ini. 

Selama kurun waktu yang amat panjang, Orde Baru telah berusaha terus-menerus “mengharamkan” Bung Karno beserta ajaran-ajaran beliau. Dengan segala cara kejam dan tidak berperi-kemanusiaan sama sekali, puluhan juta anggota keluarga (dan sanak-saudara jauh dan dekat) para anggota PKI atau simpatisannya telah terus-menerus dipersekusi dan diterror, atau diperlakukan sewenang-wenang. Momok “bahaya laten PKI” telah dipakai sebagai dalih palsu dan senjata untuk menindas terus-menerus dan sistematis segala kekuatan dalam masyarakat yang berani menyatakan diri sebagai pendukung ajaran-ajaran Bung Karno dan marxisme. Terror ini banyak menyerupai praktek-praktek fasis Nazi-nya Hitler, 

Foto-foto Bung Karno terpaksa dihilangkan, atau menghilang, dari dinding-dinding banyak rumah penduduk. Buku-buku yang berbau “Orde Lama” terpaksa harus disembunyikan dalam laci-laci, atau dibakar. “De-Sukarnoisasi” yang dilakukan oleh Orde Baru dalam jangka waktu yang begitu lama adalah bagian penting dari usaha untuk menghancurkan kekuatan revolusioner dalam masyarakat Indonesia, termasuk menghancurkan PKI. Dengan dihancurkannya Sukarno dan PKI, maka boleh dikatakan bahwa revolusi Indonesia sudah disabot, bahkan dibunuh atau dihancurkan oleh Orde Baru-nya Suharto (artinya, juga Golkar beserta sekutu-sekutunya).

Orde Baru adalah identik (atau sama) dengan Golkar. Artinya, segala keburukan dan kesalahan Orde Baru yang sekarang sudah makin dinajiskan atau diharamkan oleh banyak kalangan adalah sepenuhnya tanggungjawab Golkar.

F. KRISIS FINANSIAL ASIA

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B.J Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

G. PASCA ORDE BARU

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan " Era Reformasi ".

Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

H. KELEBIHAN dan KELEMAHAN ORBA

Pada masa Orba telah terjadi berbagai kelebihan maupun kekurangan dalam system pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Ø  perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS $ 70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

Ø  sukses Transmigrasi, yang disertai segala dampak negatifnya

Ø  sukses KB

Ø  sukses memerangi buta huruf

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Ø  semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme

Ø  pembangunan Indonesia yang tidak merata

Ø  kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Ø  bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

Ø  kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

Kesimpulan

Pada dasarnya ORBA yang dibangun dari berjuta-juta mayat adalah peralihan dari ORLA. Dibawah pimpinan Soeharto dengan memanfaatkan Supersemar Soeharto telah melakukan kesalahan. Dibawah pimpinan Soeharto, TNI AD telah diracuni dan dirusak. Dengan dalih ingin memberantas PKI dari bumi pertiwi, Soeharto dkk mempunyai maksud untuk mengkhianati dan menghancurkan Soekarno karena PKI adalah pendukung utama Bung Karno. Setelah Bung Karno jatuh, Soeharto tidak hanya puas dengan itu. Dia akan menghilangkan unsur PKI dari lembaga apaun. Meskipun ada rakyat yang tidak bersalah yang membela pak Karno dia tetap ditangkap dan dihilangkan.

Orde Baru adalah era pemerintahan yang maju dengan pesat. Tetapi, hal ini diimbangi dengan berbagai kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh Soeharto dan praktek kebusukan itu mash terasa sampai sekarang diantaranya adalah praktek KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Febriary Setiasih, Insiwi. S.S. 1994. Tim Penyusun Master SEJARAH untuk kelas tiga SMP. Klaten: Cempaka Putih

www.google.com/peristiwa sekitar orba/ruang baca edisi cetak tempo

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia

www.Gatra.com

http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah Indonesia/Indonesia_kemarin

www.wordpress.com/SUPERSEMAR DAN PENGKHIANATAN SOEHARTO DAN TNI AD

www.google.com/tokoh Idonesia